Pengawasan Hakim Dipertanyakan! KPK INDEPENDEN Jawa Barat Soroti Tumpang Tindih Kewenangan MA dan Komisi Yudisial.

JAWA BARAT — MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN. Independensi hakim merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya negara hukum. Namun, independensi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban. Di sinilah peran Komisi Yudisial (KY) menjadi penting untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi terwujudnya peradilan yang berintegritas dan berkeadilan.

Persoalan efektivitas pengawasan hakim kembali menjadi perhatian dalam diskusi internal KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN (KPK INDEPENDEN) Provinsi Jawa Barat. Diskusi tersebut membahas hubungan kewenangan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung (MA), khususnya mengenai mekanisme pengawasan etik hakim yang dinilai masih menghadapi persoalan tumpang tindih kewenangan.

Diskusi berlangsung melalui fasilitas konferensi video Zoom bersama M. Widiarta, S.T., S.IP., selaku Divisi Humas dan Media Center DPP KPK INDEPENDEN; Koko Abdul Kohar, S.H., CPP., selaku Ketua DPW KPK INDEPENDEN Jawa Barat; Indah Wati, S.E., S.H., M.H., selaku Sekretaris Umum KPK INDEPENDEN Jawa Barat; serta Ilham Ari Sutaji, S.H., CPM., CPC., CPLI., selaku Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Masyarakat.

Pembahasan menitikberatkan pada pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan hakim agar independensi kekuasaan kehakiman berjalan seiring dengan akuntabilitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat.

Komisi Yudisial Memiliki Mandat Konstitusional

Keberadaan Komisi Yudisial memiliki landasan konstitusional yang jelas. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ketentuan tersebut menegaskan dua ranah kewenangan utama Komisi Yudisial. Pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kedua, menjalankan fungsi yang berkaitan dengan penjagaan dan penegakan etika serta perilaku hakim.

Fungsi pengawasan etik tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penindakan setelah terjadi dugaan pelanggaran. Pengawasan juga memiliki dimensi pencegahan, yakni mendorong hakim agar senantiasa menjunjung tinggi kode etik, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Pada akhirnya, pengawasan yang efektif diharapkan mampu mendukung terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Kepastian hukum tidak cukup hanya ditandai oleh adanya aturan dan prosedur, tetapi juga harus disertai penerapan hukum yang adil serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

Dualisme Pengawasan dan Persoalan Akuntabilitas

Salah satu pokok persoalan yang dibahas adalah hubungan pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap hakim, sedangkan Komisi Yudisial menjalankan kewenangan pengawasan etik sesuai mandat konstitusi dan undang-undang.

Pembagian fungsi tersebut pada dasarnya dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga kualitas penyelenggaraan peradilan. Akan tetapi, persoalan muncul ketika batas kewenangan, ruang lingkup pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil pengawasan dipandang belum berjalan secara harmonis.

Tumpang tindih kewenangan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pengawasan. Apabila mekanisme koordinasi dan penyelesaian perbedaan pandangan tidak berjalan efektif, upaya penegakan kode etik hakim dapat menghadapi hambatan.

Dalam diskusi tersebut, pengawasan internal yang berada dalam struktur kelembagaan Mahkamah Agung juga menjadi bagian dari evaluasi mengenai independensi dan objektivitas. Persoalan ini perlu dikaji secara proporsional agar pengawasan internal tetap efektif sekaligus tidak menimbulkan keraguan publik terhadap objektivitas penanganan dugaan pelanggaran etik.

Karena itu, tantangan utamanya bukan sekadar menentukan lembaga mana yang memiliki kewenangan lebih besar, melainkan membangun sistem pengawasan yang jelas, saling melengkapi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rekomendasi Sanksi KY: Seberapa Efektif Daya Ikatnya?

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah kedudukan rekomendasi atau usulan sanksi yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mengatur mekanisme pengusulan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Ketentuan Pasal 22D ayat (1) menjadi salah satu dasar dalam pembahasan mengenai mekanisme tersebut.

Dalam praktiknya, perbedaan pandangan mengenai hasil pemeriksaan dan ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga dapat memengaruhi tindak lanjut terhadap usulan sanksi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa efektif pengawasan eksternal apabila hasil pemeriksaannya masih memerlukan proses tindak lanjut dari lembaga lain.

Dari sudut pandang akuntabilitas, mekanisme pengawasan idealnya memberikan kejelasan mengenai proses pemeriksaan, dasar penetapan pelanggaran, jenis sanksi, serta prosedur penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat antarlembaga.

Tanpa mekanisme yang transparan dan terukur, masyarakat berpotensi kesulitan memahami sejauh mana pengawasan etik benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan perilaku hakim.

Meski demikian, persoalan daya ikat rekomendasi tidak dapat dilepaskan dari kerangka konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Oleh sebab itu, pembenahan mekanisme pengawasan perlu dilakukan melalui kajian hukum yang menyeluruh, bukan semata-mata melalui perluasan kewenangan salah satu lembaga.

Independensi Hakim Harus Berjalan Bersama Akuntabilitas

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip mendasar yang harus dilindungi. Hakim harus dapat memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan keyakinan yang dibenarkan oleh ketentuan hukum, tanpa tekanan atau intervensi yang tidak sah.

Namun, independensi tersebut tidak berarti hakim berada di luar jangkauan pengawasan etik. Justru, pengawasan yang dijalankan sesuai hukum merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kehormatan profesi hakim dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

Penting pula untuk membedakan pengawasan etik dengan intervensi terhadap teknis yudisial. Pengawasan etik berhubungan dengan kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, sedangkan penilaian atas pertimbangan hukum dan isi putusan harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Batas yang jelas di antara keduanya diperlukan agar pengawasan tidak berubah menjadi tekanan terhadap independensi hakim. Sebaliknya, alasan independensi juga tidak semestinya digunakan untuk mengaburkan pertanggungjawaban etik atas tindakan yang memang berada dalam lingkup pengawasan.

Dengan demikian, sistem pengawasan yang sehat harus mampu menjaga dua kepentingan sekaligus: kebebasan hakim dalam memutus perkara secara independen dan kewajiban hakim untuk mempertanggungjawabkan perilakunya berdasarkan standar etik yang berlaku.

Usulan Pembaruan: Memperjelas Kewenangan dan Memperkuat Penegakan Etik

Dalam materi diskusi, salah satu gagasan yang mengemuka adalah perlunya pembaruan terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial, termasuk pembahasan mengenai revisi kedua, agar mekanisme pengawasan lebih efektif dan tidak terhambat oleh ketidakjelasan pembagian kewenangan.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemberian kekuatan final dan mengikat terhadap putusan etik Komisi Yudisial untuk kategori pelanggaran ringan dan sedang, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan konstitusional dan prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, untuk dugaan pelanggaran yang dapat berujung pada sanksi berat, materi diskusi mengusulkan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung melalui suatu mekanisme terpadu yang diusulkan dengan nama Badan Pengawasan Hakim Terpadu (BPHT).

Gagasan tersebut diarahkan untuk memperjelas proses pemeriksaan, mengurangi potensi perbedaan penafsiran, serta memastikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran etik dilakukan secara objektif dan akuntabel.

Sebagai bahan perbandingan kelembagaan, diskusi juga menyinggung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memiliki mekanisme penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan karakter putusan yang berbeda dari mekanisme pengawasan hakim.

Namun, setiap perbandingan perlu mempertimbangkan perbedaan dasar konstitusional, fungsi, serta desain hukum masing-masing lembaga. Oleh karena itu, gagasan pembaruan mekanisme pengawasan hakim perlu dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru.

Prinsip utamanya adalah memastikan adanya kepastian prosedur, keterbukaan yang sesuai hukum, jaminan objektivitas, serta tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menjaga Kepercayaan Publik terhadap Peradilan

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh putusan yang dihasilkan, tetapi juga oleh integritas proses dan perilaku aparatur yang menjalankannya.

Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa setiap dugaan pelanggaran etik diperiksa secara profesional, setiap keputusan diambil berdasarkan aturan yang berlaku, dan setiap mekanisme pengawasan memiliki kejelasan pertanggungjawaban.

Dalam konteks tersebut, Komisi Yudisial memiliki peran penting sebagai lembaga yang menjalankan mandat konstitusional dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pada saat yang sama, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan internal dan menjaga kualitas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Hubungan kedua lembaga tersebut perlu dibangun melalui koordinasi yang efektif, pembagian kewenangan yang jelas, serta prosedur penyelesaian perbedaan pandangan yang tidak menghambat penegakan etik.

Penguatan pengawasan bukanlah upaya untuk melemahkan independensi peradilan. Sebaliknya, pengawasan yang proporsional dan akuntabel merupakan bagian dari upaya melindungi martabat peradilan dari tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik.

Penutup: Peradilan yang Berintegritas Adalah Kepentingan Bersama

Persoalan tumpang tindih pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menjadi isu penting yang perlu dibahas secara terbuka, objektif, dan berlandaskan hukum. Efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari keberadaan lembaga atau banyaknya rekomendasi yang diterbitkan, tetapi juga dari kejelasan prosedur, kualitas pemeriksaan, dan akuntabilitas tindak lanjutnya.

Materi diskusi internal KPK INDEPENDEN Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya pembenahan mekanisme pengawasan hakim agar independensi, integritas, dan akuntabilitas dapat berjalan beriringan. Usulan pembaruan regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, dan penyempurnaan mekanisme penegakan etik patut menjadi bahan kajian lebih lanjut oleh para pemangku kepentingan.

Bagi masyarakat, isu ini bukan sekadar persoalan hubungan antarlembaga negara. Efektivitas pengawasan hakim berkaitan langsung dengan harapan akan proses peradilan yang adil, transparan, dan dapat dipercaya.

KPK INDEPENDEN DPW Jawa Barat mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi hukum, memahami peran lembaga pengawasan sesuai kewenangannya, serta menyampaikan kritik dan aspirasi secara bertanggung jawab melalui saluran resmi yang tersedia.

Peradilan yang kuat bukan hanya peradilan yang independen, melainkan juga peradilan yang menjunjung tinggi integritas, terbuka terhadap pengawasan yang sah, dan senantiasa berorientasi pada keadilan bagi masyarakat.

MEDIA CENTER KPK INDEPENDEN DPW JAWA BARAT

Media Publikasi, Edukasi, dan Himbauan Masyarakat.

Kontak Media ;

Penulis : HUMAS KPK INDEPENDEN DPW JAWA BARAT
Kategori : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak : Media Center KONTROL PUBLIK KEBIJAKAN INDEPENDEN

Email : kpkijabar@gmail.com

Website : www.kpkijabar.org