Fase 01
Monitoring harian regulasi dan transparansi APBD di tingkat daerah.
Status: Berjalan
Status: Berjalan
Status: Selesai
Monitoring Kebijakan Pemda
Kajian Regulasi Daerah
Verifikasi Laporan Warga
Pengawasan harian terhadap produk hukum daerah dan draf peraturan untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Analisis faktual dan objektif atas dokumen anggaran pendapatan serta belanja daerah secara berkala.
Penyaringan awal setiap aduan masyarakat yang masuk ke posko melalui prosedur verifikasi ketat.
Fase 02
Program Jangka Menengah
Edukasi Hukum Publik
Audiensi Instansi Publik
Konsolidasi DPD
Penyuluhan kesadaran hukum dan hak konstitusional warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Dialog terbuka dan audiensi berkala bersama lembaga pemerintah guna menuntut transparansi program kerja.
Penguatan kapasitas struktur pengurus di berbagai kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Fase 03
Program Jangka Panjang
Advokasi Kebijakan Makro
Perluasan Pos Pengaduan
Pembangunan jaringan pos pengaduan mandiri di 27 kabupaten dan kota guna mendekatkan akses hukum bagi warga.
Pengawalan regulasi berskala provinsi dan litigasi strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan jangka panjang.