Tentang Organisasi

Kontrol Publik Independen Jawa Barat

Lembaga kontrol sosial formal yang menghubungkan fakta investigasi lapangan dengan advokasi hukum dan transparansi pemerintah daerah demi tata kelola yang bersih.

27

Kabupaten & Kota

100%

Independen & Faktual

SK

Kemenkumham Resmi

Latar Belakang

Sejarah Pendirian & Peran Pengawasan

KPK Independen Jawa Barat lahir dari kebutuhan mendesak masyarakat akan adanya lembaga pengawas kebijakan publik yang benar-benar independen, tanpa intervensi, dan berlandaskan hukum yang sah. Berdiri di tengah dinamika daerah, kami konsisten mengawal transparansi anggaran dan penyaluran aspirasi warga.

Setiap langkah investigasi dan advokasi yang kami lakukan berpedoman pada verifikasi faktual di lapangan, memastikan hak publik atas informasi yang jujur selalu terpenuhi tanpa kompromi.

Arah Strategis

Visi & Misi Pengawasan Daerah

01
02
03
04

Transparansi Anggaran

Investigasi Faktual

Advokasi Hukum

Penguatan Jaringan

Terwujudnya transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah secara menyeluruh.

Melakukan pengawasan dan investigasi kebijakan publik berdasarkan verifikasi data akurat.

Menyediakan saluran advokasi hukum bagi warga yang terdampak kebijakan tidak adil.

Mengembangkan pos pengaduan warga di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat.

Pilar Lembaga

Empat Nilai Utama Organisasi

Fondasi etika dan profesionalisme yang dipegang teguh oleh seluruh pengurus dan anggota.

Integritas

Independensi

Objektivitas

Keberanian

Menjunjung tinggi kejujuran moral dan menolak segala bentuk gratifikasi dalam menjalankan tugas kontrol sosial.

Bekerja secara mandiri tanpa memihak kepentingan politik praktis maupun tekanan golongan tertentu.

Menyajikan temuan investigasi berdasarkan fakta lapangan yang terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teguh membela kebenaran substantif demi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah Jawa Barat.

Landasan Hukum

Organisasi resmi yang berpayung hukum formal, berbadan hukum sah, serta terdaftar secara legal untuk melakukan pengawasan kebijakan publik di Jawa Barat.

SK Kemenkumham RI & Akta Pendirian Resmi